1. Dalih memperlancar rapat dengar pendapatSeorang pejabat mengungkapkan, saat rapat dengar pendapat di DPR, perusahaan BUMN minimal menyediakan Rp 1,5 miliar. Fulus ini bisa meningkat puluhan miliar rupiah bila ingin rapat berjalan lancar.
2. Meminta jatah jabatanPartai politik melalui anggotanya di Senayan ditengarai sering bergerilya untuk mendudukkan orangnya sebagai anggota direksi atau komisaris pada sejumlah badan usaha milik negara.
3. Meminta jatah keuntunganPolitikus di Senayan diduga biasa meminta margin (bagian keuntungan) kepada BUMN. Margin tersebut umumnya diambil dari penjualan barang yang mendapat subsidi.
4. Jatah kuota hajiSejumlah politikus Senayan diduga lazim meminta kuota haji yang tidak terserap. Biasanya, jatah yang diambil adalah milik anggota jemaah yang batal berangkat, yang seharusnya diberikan kepada jemaah daftar tunggu.
2. Meminta jatah jabatanPartai politik melalui anggotanya di Senayan ditengarai sering bergerilya untuk mendudukkan orangnya sebagai anggota direksi atau komisaris pada sejumlah badan usaha milik negara.
3. Meminta jatah keuntunganPolitikus di Senayan diduga biasa meminta margin (bagian keuntungan) kepada BUMN. Margin tersebut umumnya diambil dari penjualan barang yang mendapat subsidi.
4. Jatah kuota hajiSejumlah politikus Senayan diduga lazim meminta kuota haji yang tidak terserap. Biasanya, jatah yang diambil adalah milik anggota jemaah yang batal berangkat, yang seharusnya diberikan kepada jemaah daftar tunggu.
5. Uang pelayananUang pelayanan atau saku diberikan saat pembahasan anggaran berlangsung di hotel. Besarnya uang saku bagi politikus ini tergantung jumlah hari menginap dan fasilitas penunjang, seperti main golf.
6. Alasan sebagai uang jasaPolitikus Senayan merasa perlu mendapat uang jasa atas pembahasan suatu anggaran. Contohnya, pembahasan dana percepatan infrastruktur daerah, yang menjerat anggota Badan Anggaran, Wa Ode Nurhayati. Ia divonis 6 tahun penjara karena menerima fee Rp 6,25 miliar.
Poilitikus Senayan juga cakap dalam mengatur proyek. Contohnya, kasus suap proyek pengadaan Al-Quran yang melibatkan anggota Badan Anggaran, Zulkarnaen Djabar. Ia disangka menerima suap Rp 4 miliar.
7. Uang terima kasihUang terima kasih pernah diterima politikus Senayan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S. Goeltom pada 2004. Perkara suap cek pelawat ini menjerat 29 anggota DPR.
6. Alasan sebagai uang jasaPolitikus Senayan merasa perlu mendapat uang jasa atas pembahasan suatu anggaran. Contohnya, pembahasan dana percepatan infrastruktur daerah, yang menjerat anggota Badan Anggaran, Wa Ode Nurhayati. Ia divonis 6 tahun penjara karena menerima fee Rp 6,25 miliar.
Poilitikus Senayan juga cakap dalam mengatur proyek. Contohnya, kasus suap proyek pengadaan Al-Quran yang melibatkan anggota Badan Anggaran, Zulkarnaen Djabar. Ia disangka menerima suap Rp 4 miliar.
7. Uang terima kasihUang terima kasih pernah diterima politikus Senayan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S. Goeltom pada 2004. Perkara suap cek pelawat ini menjerat 29 anggota DPR.
Menanggapi pernyataan Dahlan, Ketua Komisi Badan Usaha Milik Negara Airlangga Hartanto menegaskan tidak ada pelicin kepada anggota DPR. Ketua DPR Marzuki Alie mengaku tersinggung oleh pernyataan Dahlan. "Kalau menyebut oknum tidak apa-apa, tetapi ini kan disebutnya anggota," ujarnya.
[ sumber ]
[ sumber ]
{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }
Posting Komentar