Ini Alasan Basuki Ingin Menggaji Pemulung Rp 2,2 Juta

Ini Alasan Basuki Ingin Menggaji Pemulung Rp 2,2 Juta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama menyalami anak-anak yang akan mengikuti sunatan di Kantor Kelurahan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat, Sabtu (22/12/2012).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sudah melemparkan wacana tentang rencana pemerintah DKI menggaji para pemulung. Setelah muncul beberapa tanggapan, Basuki akhirnya menyampaikan alasan menjadikan pemulung sebagai honorer Pemprov DKI.

Kalau tidak terukur ya kami pekerjakan saja 2.000 orang pemulung. Paling kami bayar setahun Rp 48 miliar
-- Basuki T Purnama

"Sebagian (penganan sampah) masih tetap di swasta, tapi untuk penjagaan kebersihan itu kami ingin swakelola juga," kata Basuki di Kantor Kelurahan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat, Sabtu (22/12/2012).

Dia menjelaskan, selama ini pemerintah lebih mengandalkan pihak swasta dalam pengangkutan sampah. Sistemnya diatur berdasarkan jatah volume sampah yang diangkut. Dengan ukuran tersebut, pemerintah membayarkan anggaran sampah sesuai besarnya volume.

"Kalau volume sampahnya sudah cukup, meskipun ini (sampah) berantakan di akhir tahun, mereka biarkan saja," kata Ahok, sapaan Basuki.

Menurut Ahok, pemerintah dalam posisi dilematis untuk menetapkan kebijakan anggaran sampah. Seharusnya, pekerjaan tersebut beserta kontrak-kontraknya diatur berdasarkan kinerja. Namun, masalah yang muncul adalah, tidak akan ada satu pun kontraktor swasta yang akan terlibat jika hitungannya tidak didasarkan pada ukuran pasti, yakni volume sampah.

"Kami (masyarakat) tahunya ya sungai ini, ruas jalan ini harus bersih dari sampah. Kami tidak bicara berapa volume sampah yang harus diangkut. Tapi, kalau seperti itu, tidak ada swasta yang mau kerjakan volume tak terukur," ujar Basuki mengutarakan persoalannya.

Untuk membereskan sampah-sampah di sungai dan permukiman yang tetap menumpuk setelah kontraktor hanya mengangkut sesuai jatah volumenya, dibutuhkan kehadiran tenaga kerja tambahan. Pekerjaan itulah yang akan memanfaatkan jasa pemulung.

"Kalau tidak terukur ya kami pekerjakan saja 2.000 orang (pemulung). Paling kami bayar setahun Rp 48 miliar," kata Basuki.

Disebutkan Basuki, anggaran untuk membayar pihak swasta untuk pembersihan sampah sebesar Rp 90 miliar. Jumlah ini belum termasuk biaya sewa alat sebesar Rp 135 miliar. Jumlah tersebut terhitung tidak efisien mengingat persoalan sampah tetap menjadi masalah Ibu Kota.

"Kami taruh saja 2.000 orang, kami bayar sebagai honor dan kami beli 20 alat (angkut sampah), jauh lebih efisien," kata Basuki.

[ sumber ]